STRUKTUR GCG

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Perusahaan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perusahaan dan implementasi Good Corporate Governance. Oleh karena itu, Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan fungsi dan tugas masing-masing Organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar.

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris Direksi, Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, Menyetujui Laporan Tahunan dan menetapkan jumlah remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait Tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab kepada Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite penunjang yaitu Komite Audit, Komite Risiko & GCG serta Komite Remunerasi yang merupakan organ pendukung perusahaan.

Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif, dan masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan wewenangnya.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan seiring dengan implementasi prinsip-prinsip GCG.